Enter your keyword

post

Rektor Unmuh Babel Nilai Positif Ketetapan UMP Babel 2022, Berdampak Bagi Lembaga Pendidikan

Sesuai dengan Ketentuan Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Peraturan Daerah Nomor.9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Babel, Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah Provinsi Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1009/Disnaker/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bangka Belitung Tahun 2022 telah menetapkan Upah Minimum Provinsi Bangka Belitung tahun 2022 sebanyak Rp.3.264.884,000 (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) perbulan.

UMP Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Penetapan UMP Bangka Belitung ini secara resmi diumumkan oleh Gubernur Babel, Erzaldi Rosman pada Jumat,(19/11/2021) siang di Ruang Rapat Pasir Padi Kantor Gubernur Babel.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung,Elfiyena menyebut bahwa dengan telah adanya pengumuman UMP tersebut maka perusahaan sudah bisa menggunakan rumusan ini untuk menyusun dan memenuhi tugasnya terhadap tenaga kerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan. Sedangkan untuk tenaga kerja yang di atas 12 bulan maka akan dihitung kembali sesuai dengan struktur dan skala upah. Sedangkan bagi perusahaan atau lembaga yang tidak melaksanakan akan dikenakan sanski sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Ini sudah masuk dalam strategi nasional menyangkut UMP, sehingga kalau ada yang melanggar, maka bisa dikenakan pidana administratif dan lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

”Ketentuan ini berlaku untuk para pekerja UMP yang dibawah 12 bulan. Dan kalau sudah diatas 12 bulan, punya jabatan dan kedudukan, maka itu akan di golongkan ke dalam struktur dan skala upah yang harus kita susun lebih lanjut.Intinya yakinlah bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah ini termasuk mengenai UMP ini tidak untuk merugikan masyarakat tetapi sebaliknya ingin mensejahterakan masyarakat,”sebutnya.

Sementara itu Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Fadillah Sabri ikut menanggapi positif pasca di umumkannya terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Bangka Belitung. Ia yakin bahwa kebijakan UMP ini sudah melewati berbagai kajian dan tidak diambil serampangan.

Ia mengaku yakin bahwa pemerintah termasuk pemerintah daerah Bangka Belitung sudah melakukan kajian-kajian yang berkesesuaian dalam menetapkan UMP ini dengan memperhitungkan banyak hal , mulai dari biaya produksi perusahaan hingga biaya kebutuhan masyarakat. Sehingga keputusan ini sudah cukup refresentatif, karena UMP Babel ini juga termasuk tinggi di bandingkan daerah-daerah lain di Indonesia.

“ Keputusan ini juga akan berdampak kepada lembaga pendidikan. Sebagai contohnya di Unmuh Babel, maka kita akan selalu menyesuaikan, sebab kalau tidak menyesuikan maka kita akan terkena sanski. Dan di tengah pandemi covid-19 saat ini, maka bagi lembaga pendidikan akan cukup berat kalau harus dinaikan. Tapi yakin bahwa semua ini sudah ada titik temu dan kesepakatan diantar semua staekholder, baik itu pemerintah maupun juga bagi dunia usaha yang juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat,”tambah Rektor Unmuh Babel ini lagi.(Humas/Unmuh Babel)

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.