Enter your keyword

post

APK SMA di Babel Perlu Pembenahan Serius

Edison Taher Ketua Dikdasmen PWM Babel

APK Tingkat SMA Babel, Perlu Pembehanan Serius
PANGKALPINANG – Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Majelis Dikdasmen) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Edison Taher menilai bahwa peringatan hari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 2020 sekaligus akan menjadi momentum bagi semua element anak bangsa untuk lebih dapat memahami tugas dan peran dan perjuangan para guru dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Karena dengan adanya era gadget ini, tentu saja tidak bisa menggantikan peran guru dalam membentuk karakter anak.
”Sehebat apapun dan secanggih apapun teknologi, maka peran guru tidak bisa tergantikan, karena dalam membentuk karakter anak memerlukan contoh keteladanan dari guru sangatlah penting, oleh sebab itu apapun kondisinya guru ini, tetap harus yang kita muliakan.”ujar Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang yang satu ini.
Ia juga menyebut bahwa tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Pangkalpinang masuk dalam kategori sudah cukup baik. Karena untuk program wajib belajar 12 tahun sudah dituntaskan bahkan saat ini mulai memprogramkan untuk wajib belajar 15 tahun atau sampai setera diploma 3 (D3)
Hanya saja berdasarkan hasil survei dari salah satu lembaga pengawas pendidikan Bangka Belitung, menunjukan bahwa tingkat APK SMA di Provinsi Bangka Belitung masih berada di bawah rata-rata nasional yakni 84 bahkan Babel masuk dalam kelompok 5 D terbawah. Dengan kondisi APK yang baru berada diangka 84 ini, maka artinya masih banyak anak-anak Babel yang belum bersekolah di sekolah menengah atau setingkat SMA, SMK maupun Madrasah Aliyah (MA) termasuk sekolah paket. Sehingga ini harus menjadi tanggungjawab bersama, dan butuh kerjas keras termasuk dari pemerintah.

“Kita tidak bisa mengejar untuk peningkatan mutu, kalau dari segi akses ini saja kita belum tuntas, karenanya ini harus kita buka lagi aksesnya , dan anak-anak kita juga harus belajar , mereka harus sekolah, mereka harus pintar , sebab setinggi apapun program yang kita buat, kalau anak-anak kita sendiri belum sampai ke jenjang pendidikan menengah, maka tetap masuk dalam kategori pendidikan gagal.
Akan tetapi program wajib belajar 12 tahun di beberapa kabupaten yang ada di Pulau Bangka sekarang justeru mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yakni terkait masalah kewenangan pendidikan menengah yang sudah dilimpahkan ke provinsi.
Contohnya di pengelolaan lembaga pendidikan non formal yang formasinya hanya setingkat kabupaten kota , padahal di non formal ini terdapat program paket A, B dan C yang formasinya ada di kabupaten/kota . Sementara untuk paket C setara SMA, kewnenagannyanya ada di provinsi, sehingga ini membuat program ini tidak terdata bahkan kota/ kabupaten juga lebih memfokuskan ke pendidikan dasar, akibat hal ini membuat pelaksanaan program paket C ini menjadi kurang terkoordinasi antara Pemprov dengan Pemkot atau Pemkab.

”Makanya dari kacamata kami menilai bahwa terjadinya penurunan APK untuk sekolah menengah atas ini, padahal harusnya Bangka tuntas dan Belitung juga tuntas. Sebab batas untuk bisa dikatakan tuntas maka angkanya harus sudah bisa mencapai diatas 95 . Dan kami dari Dikdasmen PWM Babel juga akan berkoordinasi dengan pak gubernur termasuk memanfaatkan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) yang ada di setiap kecamatan untuk melaksanakan program pendidikan non formal , sehingga diharapkan akan mempercepat fungsinya bagi keterbukaan akses pendidikan yang lebih di Bangka Belitung,”tambahnya.(liya)

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.